pnfi kota semarang

TIM Jambore 1000 PTK PNF 2010 Jateng tiba di Surabaya

2010-07-28T10:11:00.000+07:00

Tim Jambore 1000 PTK PNF 2010 Provinsi Jawa Tengah tiba di Surabaya, jam 1 pagi 27 Juli 2010. Tim inti berjumlah 14 orang, beserta tim pendamping 15 orang bernagkat dari Semarang pada hari Minggu 26 Juli 2010 jam 15.30 sore. Kedatangan tim jawa tengah ini merupakan tim yang pertama kali tiba di lokasi jika dibandingkan dengan tim-tim dari provinsi lain.

Setiba di Lokasi Jambore, yaitu Asrama Haji Sukolilo Surabaya, tim jambore 1000 PTK PNF Jawa Tengah menempati gedung B2. Kegiatan hari pertama, diisi dengan orientasi lokasi jambore yang dilanjutkan dengan pemantapan senam sajojo dan paduan suara.

Tiba 1 hari sebelum acara dimulai adalah strategi untuk lebih menyiapkan mental para peserta agar lebih siap menghadapi kompetisi dalam jambore kali ini.

Kabid PNFI hadiri Pembukaan life skill SKB Kota Semarang

2010-07-22T09:26:00.010+07:00

Rabu, 21 Juli 2010, Kabid PNFI Dinas Pendidikan Kota Semarang, Ibu Nurgayawarti, SH, beserta Kasi Life Skill Bapak Tri Waluyo, SH, menghadiri pembukaan life skill program KWK teknisi komputer, pembibitan ikan nila dan kursus batik di SKB Kota Semarang. Dalam kegiatan ini turut diundang Kepala P2PNFI Regional Semarang, Penilik PLS dan pihak narasumber dari LKP ALFABANK Semarang dan Zie Batik.

Secara resmi acara ini dibuka oleh Kepala P2PNFI Regional Semarang. Beliau juga berpesan kepada para peserta pelatihan untuk lebih berikhtiar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dengan mengembangkan jiwa enterpreneur. Acara kemudian dilanjutkan dengan penjelasan secara teknis oleh masing-masing nara sumber dari program teknisi komputer, pembibitan ikan nila dan batik.

Khusus program KWK teknisi komputer akan dilaksanakan mulai 27 Juli 2010 selama kurang lebih 20 kali pertemuan.

PAUD jadi program utama

2010-07-22T08:59:00.002+07:00

Dari enam program utama yang tercantum dalam rencana strategis kementerian, pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah yang pertama dan utama. Hal itu dikemukakan oleh Hamid Muhammad, Direktur Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional .

Beliau mengingatkan agar semua para praktisi, para pemerhati dan semua yang peduli terhadap PAUD, untuk meng-optimalkan upaya-upaya menangani PAUD ke depan.

Kendati demikian, beliau meminta agar jangan asal membuka PAUD tanpa memenuhi standar layanan minimal yang sudah ditetapkan. PAUD nonformal, kelompok bermain dan TPA memang fleksibel pendiriannya, tetapi persyaratan dasar/minimal itu tidak bisa ditawar. Harus dipenuhi. Fleksibel itu di dalam program pembelajarannya tetapi kalau ketentuan kelembagaan ketentuan tutor, ketentuan pendidik, ketentuan manajemen itu memang harus mengikuti standar yang ditetapkan.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan penyerahan penghargaan kepada pemenang lomba kreativitas dan kreasi seni dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2010, pada Rabu, (21/07) di gedung E lantai 3, kantor Kemdiknas. (disarikan dari kemdiknas.go.id)

Pendirian PAUD Non Formal

2010-07-19T16:21:00.002+07:00

PAUD Non Formal yang meliputi : Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS) (Posyandu, Bina Keluarga Balita,Taman Pendidikan Al-Qur’an, Rumah Banjar, Sekolah Minggu, dan Bina Iman Anak).
Berikut ini adalah persyaratan pendirian PAUD Non Formal, berupa file msword yang dapat diunduh di sini

PKBM Sendang Kawruh

2010-07-17T11:57:00.002+07:00

PKBM Sendang Kawruh adalah PKBM yang beroperasi dan berdomisili di Jl. Gayam Sari Selatan No. 4 Semarang. Lembaga ini dikelola oleh Bapak Pipip Ariyanto, dengan berbagai program yang ditujukan untuk membantu masyarakat, diantaranya KBU (Kelompok Belajar Usaha) yang bergerak di bidang Produksi Batik, Kursus Komputer Dasar, Program Kesetaraan Paket A, B dan C serta Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Program Kesetaraan masih membuka pendaftaran untuk Paket A, B dan C sampai dengan bulan Agustus 2010 dengan persyaratan :
Paket A :
- Akta Kelahiran
- Biaya SPP dan Pendaftaran Gratis

Paket B
- Ijasah terakhir umum/lainnya (SD atau Paket A)
- Biaya Pendaftaran Rp. 50.000
- Biaya SPP Rp. 10.000

Paket C
- Ijasah terakhir umum/lainnya (SMP atau Paket B)
- Biaya Pendaftaran Rp. 50.000
- Biaya SPP Rp. 20.000

Hari Anak Nasional Kota Semarang

2010-07-15T10:55:00.000+07:00

Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional Tahun 2010, Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Semarang melaksanakan kegiatan yang melibatkan anak-anak dari PAUD. Kegiatan ini berlangsung pada hari Kamis, 8 Juli 2010 di Lokasi Wisata Wonderia Semarang.

Acara peringatan Hari Anak Nasional Kota Semarang ini diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya lomba pidato, tangkap dan pindahkan ikan, menyusun balok dan slogan. Tujuan kegiatan dalam peringatan Hari Anak Nasional ini adalah untuk menumbuhkan semangat dan kreatifitas anak khususnya siswa PAUD yang ada di kota Semarang.

Sosialisasi Uji Kompetensi Bahasa Inggris

2010-07-02T12:24:00.001+07:00

TUK-BIG (Tempat Uji Kompetensi Bahasa Inggris) LKP BBC English Training Specialist Banyumanik Semarang, akan menyelenggarakan sosialisasi uji kompetensi bahasa inggris. Sosialisasi kali ini mengundang lembaga kursus dan pelatihan bahasa inggris dan beberapa lembaga pendidikan dan pelatihan siap kerja se-Kota Semarang.

Kegiatan sosialisasi uji kompetensi bahasa inggris dilaksanakan pada hari Senin, 5 Juli 2010, bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kota Semarang Jl. Dr. Wahidin Semarang. Dimulai jam 09.00 s.d. 12.00 WIB dengan pembicara, Suparyana, S.Pd (Ketua TUK Bahasa Inggris BBC ETS Banyumanik Semarang dan Assesor Bahasa Inggris).

Pada kesempatan sosialisasi uji kompetensi bahasa inggris, akan disampaikan pentingnya uji kompetensi bagi peserta didik LKP Bahasa Inggris, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Bahasa Inggris dan strategi untuk mempersiapkan para peserta uji kompetensi agar lulus.

Ujian Nasional Paket A dan B Tahun 2010

2010-06-28T11:34:00.003+07:00

Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Semarang menyelenggarakan Ujian Nasional Kesetaran utnuk Program PAKET A dan PAKET B pada tanggal 29 Juni sampai dengan 1 Juli 2010. Kegiatan ini diikuti oleh 640 peserta Paket B eks-formal (SMP) sedangkan Paket B murni sebanyak 555 peserta. Sedangkan peserta ujian nasional Paket A diikuti oleh 99 peserta.

Ujian ini dilaksanakan pada 16 kecamatan dan masing-masing terpusat pada satu lokasi. Khusus di kecamatan Semarang Selatan bertempat di SMAN 3 Semarang.

Training Centre Persiapan Jambore PTK PNF Tingkat Nasional

2010-06-26T20:43:00.002+07:00

Tanggal 22 s.d. 25 Juni 2010, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mengadakan persiapan Jambore 1000 PTK PNF tahap I di LPMP JawaTengah.

Persiapan ini diikuti oleh 14 peserta yang mewakili masing-masing jenis lomba, yaitu Pengelola Pos PAUD ,Tutor PAUD, Instruktur Tata Rias, Pamong Belajar, Penilik UPTD, Instruktur Bahasa Inggris, Tutor Pendidikan Kesetaraan, Instruktur Senam, Tutor Pendidikan Keaksaraan, Pengelola TBM, Pengelola Kursus, Pengelola IT, Instruktur Seni Musik, Pengelola PKBM.

Materi persiapan meliputi Senam Sajojo, Paduan Suara dan Penyempurnaan Karya Nyata dan Karya Seni. Dibimbing oleh para praktisi di bidangnya masing-masing.

Penandatanganan Akad Kerjasama Blockgrant 2010

2010-06-15T15:54:00.009+07:00

Lembaga calon penerima dana bantuan Blockgrant tahun 2010 dari Kota Semarang mendapatkan undangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk penandatangan Akad Kerjasama atau Surat Perintah Kerja Bantuan Kursus dan Magang Lembaga PNF 2010.

Acara ini akan dilaksanakan pada hari Jumat, 18 Juni 2010 pukul 08.30 sampai dengan selesai dan bertempat di Aula Gedung D Lantai 3 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Pemuda 134 Semarang.

Lembaga calon penerima bantuan tersebut dari Kota Semarang ada sekitar 10 LKP, diantaranya adalah ; LKP WE Production, LKP NTC, LKP ALFABANK Semarang, LKP MIZU, LKP St Anna, LKP Sinar Nusantara, Kamajaya Kamaratih, LKP Lestari, LKP Bhakti Nusa dan LKP Toety Production.
Pengelola lembaga wajib membawa :

Revisi Proposal dan Rencana Anggaran Biaya yang disesuaikan
Materai 6000 (6 Lembar)
Stempel Lembaga
Foto copy Rekening BRI (4 lembar) dan NPWP (4 lembar)
Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban kegiatan sesuai proposal tepat waktu
Cover proposal PKH LKP(merah), KWK (Kuning) dan KWD (Biru)

Kota Semarang Juara Umum Jambore PTK PNF Provinsi Jateng 2010

2010-06-11T12:25:00.006+07:00

Jambore PTK PNF Provinsi Jawa Tengah 2010 merupakan moment membanggakan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang khususnya Bidang PNFI Kota Semarang, karena target untuk menjadi Juara Umum Jambore PTK PNF Provinsi Jawa Tengah 2010 ini tercapai, dengan hasil 4 Jenis Lomba meraih Juara 1, 2 Jenis Lomba Juara 2, dan 2 Jenis Lomba Juara 3.

Jenis-jenis lomba yang meraih juara 1 tersebut antara lain : Pengelolaan Blog/ Pengelola IT (Subianto, S.Kom), Instruktur Bahasa Inggris (Erma Assegaf, S.Pd.), Tata Rias (Rusdah, SE), Tutor Pendidikan Keaksaraan (Arief Hidayatullah, M.Pd).

Jenis-jenis lomba yang meraih juara 2, yaitu : Tutor Pendidikan Kesetaraan (Firhadi, S.Pd.) dan Senam (Berti Maria Damayanti, S.Pd.). Sedangkan yang meraih juara 3, adalah : Pengelola TBM (Tri Utami, S.Pi) dan Pengelola Kursus (Heni Yuliastuti, S.E.).

Peserta lain dari Kota Semarang yang ikut serta dalam kegiatan Jambore PTK PNF Provinsi Jawa Tengah adalah Murgiyanti, S.E. (Tutor PAUD), Drs. Kustopo, M.Pd. (Pamong Belajar), Rosian, S.Pd. (Penilik PLS), Silviana Endang, S.Psi. (Pengelola POS PAUD) dan Sri Wisnu Nugrahaning, S.Pd. (Cipta Lagu Hymne PNFI).

Jambore PTK PNF Provinsi Jawa Tengah 2010

2010-06-07T22:44:00.006+07:00

Jambore PTK PNF tingkat provinsi Jawa Tengah diselenggarakan mulai tanggal 7 s.d. 9 Juni 2010. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 500 peserta perwakilan dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jambore ini terdiri dari 14 jenis lomba, dan dibagi ke dalam 2 lokasi yaitu di LPMP Provinsi Jawa Tengah dan di P2PNFI Regional 2 Semarang.

Kegiatan jambore ini adalah kegiatan jambore tingkat provinsi pertama dan terbanyak dalam hal jumlah pesertanya, karena setiap kabupaten kota mengirimkan mengirimkan perwakilan untuk hampir seluruh jenis lomba.

Harapanya adalah akan terpilih 14 wakil terbaik Provinsi Jawa Tengah yang akan mewakili provinsi dalam Jambore 1000 PTK PNF Nasional yang akan diselenggarakan di Surabaya.

Uji Coba Uji Kompetensi Desain Grafis

2010-06-07T08:44:00.002+07:00

Kamis, 3 Juni 2010 diselenggarakan Uji Coba Uji Kompetensi Desain Grafis di TUKTIK ALFABANK Semarang. Kegiatan ini diikuti oleh 17 peserta. Ujian berlangsung selama 120 menit.

Diharapkan melalui Uji Coba Uji kompetensi Desain grafis ini, materu UK Desain Grafis dapat segera diluncurkan, menyusul Uji Kompetensi TIK untuk Operator Office yang sudah berjalan sebelumnya.

Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat Melalui Kursus dan Pelatihan

2010-06-05T14:52:00.008+07:00

(Pedoman Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat Melalui Kursus dan Pelatihan, dapat diunduh di sini) Pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah besar Bangsa Indonesia yang belum bisa terpecahkan hingga saat ini. Berdasarkan data BPS pada posisi bulan Pebruari 2009, jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 9.258.964 orang (8,48%) dari total angkatan kerja sekitar 113.744.408 orang. Jumlah penganggur tersebut tersebar baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, 27,09% berpendidikan SD ke bawah, 22,62% berpendidikan SLTP, 25,29% berpendidikan SMA, 15,37% berpendidikan SMK dan 9,63% berpendidikan Diploma sampai Sarjana.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran, diantaranya:
1) adanya kesenjangan antara supply and demand, jumlah pencari kerja lebih
besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia;
2) terjadinya mis-match, kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja;
3) unskill labour, masih adanya anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan yang tidak dapat berusaha secara mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang memadai;
4) terbatasnya peluang kerja yang tersedia sehingga tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja, 5) terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis global;
6) terbatasnya kemampuan warga masyarakat dalam mengolah sumber daya alam menjadi produk yang bernilai ekonomis sebagai sumber mata pencaharian. Kondisi tersebut di atas akan
berdampak pada merebaknya masalah sosial dan tidak terberdayanya sumber-sumber daya alam yang melimpah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal mengembangkan program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) yang diharapkan dapat melahirkan wirausahawan baru

Jadwal Ujian Paket A, B dan C di Kota Semarang

2010-05-31T07:16:00.005+07:00

JADWAL UJIAN NASIONAL PAKET A PERIODE I

No	Hari/Tanggal	Pukul	Mata Ujian
1	Selasa, 29 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.30	PKn IPA
2	Rabu, 30 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.30	IPS Bhs. Indonesia
3	Kamis, 1 Juli 2010	13.00-15.00	Matematika

JADWAL UNPK PERIODE I PAKET B

No	Hari/Tanggal	Pukul	Mata Ujian
1	Selasa, 29 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.30	PKn Matematika
2	Rabu, 30 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.30	IPS Bhs. Indonesia
3	Kamis, 1 Juli 2010	13.00-15.00 15.30-17.30	Bhs. Inggris IPA

JADWAL UNPK PERIODE I PAKET C IPS

No	Hari/Tanggal	Pukul	Mata Ujian
1	Selasa, 22 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.30	PKn Bahasa Inggris
2	Rabu, 23 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.30	Sosiologi Geografi
3	Kamis, 24 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.30	Bhs. Indonesia Ekonomi
4	Jumat, 25 Juni 2010	14.00-16.00	Matematika

JADWAL UNPK PERIODE I PAKET C IPA

No	Hari/Tanggal	Pukul	Mata Ujian
1	Selasa, 22 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.30	PKn Bahasa Inggris
2	Rabu, 23 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.30	Biologi Kimia
3	Kamis, 24 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.30	Bhs. Indonesia Fisika
4	Jumat, 25 Juni 2010	14.00-16.00	Matematika

UJIAN NASIONAL PAKET A, B, DAN C PERIODE I TH. 2010

2010-05-20T12:33:00.006+07:00

Ujian Nasional Program Paket A, B dan C dilaksanakan bagi Warga Belajar Kejar Paket A, B dan C yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta UN, dan memprioritaskan WB yang kurang mampu atau tidak bisa melanjutkan sekolah karena DO. Khususnya yang termasuk dalam Usia Wajib Belajar (Kelas III Paket A : 12-15 Th, Kelas III Paket B : 15-18 Th, Kelas III Paket C : 18-21 Th).

Ujian Nasional Program Paket C Kejuruan dilaksanakan bagi peserta Ujian Nasional Program Paket C yg berasal dari peserta UN Formal yg tidak lulus atau tidak mengikuti UN Susulan.

Ujian Nasional Program Paket A, B dan C dilaksanakan dengan Biaya Pemerintah dan TIDAK DIPERBOLEHKAN MEMUNGUT BIAYA UJIAN NASIONAL TERHADAP WARGA BELAJAR DENGAN ALASAN APAPUN.

Pelaksanaan Ujian Nasional Di Kota Semarang 2010
Ujian Nasional Program Paket C dilaksanakan di SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5 Semarang.

Ujian Nasional Program Paket A, B dilaksanakan terpusat pada Satu Tempat di masing-masing kecamatan, yang ditentukan oleh Panitia Kecamatan.

Soal Ujian Kejar Paket A, B diambil di Dinas Pendidikan Kota Semarang oleh Panitia Ujian Kecamatan dengan membawa surat tugas dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan setempat.

Berita Acara dan LJK UN Program Paket A, B dikirim oleh Panitia Ujian Kecamatan dengan membawa surat tugas dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan setempat.

Try Out Ujian Nasional Kesetaraan 2010

2010-05-20T12:28:00.000+07:00

Try Out Ujian Nasional Paket A, B dan C adalah Program Baru dari Provinsi Jawa Tengah, dilaksanakan dengan memberikan subsidi bantuan Soal Try Out melalui tiap kabupaten / kota.

Jadwal Try Out Ujian Nasional Paket A, B dan C Dinas Pendidikan Kota Semarang, dilaksanakan sebagai berikut :

UN Paket C
Hari : Senin s/d Kamis
Tanggal : 17 s/d 20 Mei 2010

Paket A, B
Hari : Senin s/d Rabu
Tanggal : 17 s/d 19 Mei 2010

Jumlah Soal Try Out terbatas, Paket A : 90 eks., Paket B : 250 eks. Paket C : 375 eks. Akan dibagi merata di tiap PKBM dan SKB. Pengambilan Soal dilakukan oleh PKBM dan SKB. Soal dapat digandakan sendiri sesuai kebutuhan.

Tes Semester Genap 2009/2010 Kesetaraan Dinas Pendidikan Kota Semarang

2010-05-20T11:26:00.001+07:00

Jadwal Tes Semester Genap T.A. 2009 / 2010 dan Monitoring Dinas Pendidikan Kota Semarang akan dilaksanakan Hari Senin s/d Sabtu, Tanggal 7 s/d 12 Juni 2010 (jadwal tes terlampir).
Biaya Tes Semester Genap T.A. 2009 / 2010 dibebankan pada BOP APBD dan APBN Tahun 2009 yang telah diterima masing-masing PKBM atau melalui dana Swadaya.
Pemesanan Soal diajukan sesuai dengan jumlah WB yang diusulkan dari masing-masing PKBM dan pesanan untuk kelas 3 disesuaikan dengan jumlah peserta UN.
Untuk penerima BOP APBD & APBN Th 2009 pesanan soal disesuaikan dengan jumlah WB di ajuan awal proposal.
Naskah Soal akan dikirim oleh Provinsi + Tanggal 1 Juni 2010, dari Kota akan dibagi ke Kecamatan paling lambat Tanggal 4 Juni 2010 diambil oleh PKBM.
Laporan Pelaksanaan Tes Semester Genap dikirim ke Dinas Pendidikan Kota SMG paling lambat tgl 18 Juni 2010 karena akan dikirim ke provinsi tgl 21 Juni 2010.

JADWAL TES SEMESTER GENAP 2009/2010 PROGRAM PAKET A

No.	Hari/Tanggal	Pukul	Mata Ujian
1	Senin 07 Juni 2010	13.00-14.30 15.00-17.00	PKn Matematika
2	Selasa 08 Juni 2010	13.00-14.30 15.00-17.00	IPS Bhs. Indonesia
3	Rabu 09 Juni 2010	13.00-15.00	IPA

JADWAL TES SEMESTER GENAP 2009/2010 PROGRAM PAKET C Kelas 1

No.	Hari/Tanggal	Pukul	Mata Ujian
1	Senin 07 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.00	Matematika PKn
2	Selasa 08 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.00	Fisika Sejarah
3	Rabu 09 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.00	Kimia Ekonomi
4	Kamis 10 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.00	Biologi Sosiologi
5	Jum’at 11 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.00	Bhs. Indonesia Geografi
6	Sabtu 12 Juni 2010	13.00-15.00	Bahasa Inggris

JADWAL TES SEMESTER GENAP 2009/2010 PROGRAM PAKET C Kelas 2

No.	Hari/Tanggal	Pukul	Mata Ujian
1	Senin 07 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.00	Matematika PKn
2	Selasa 08 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.00	Sejarah Ekonomi
3	Rabu 09 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.00	Bahasa Indonesia Bahasa Inggris
4	Kamis 10 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.00	Geografi Sosiologi

JADWAL TES SEMESTER GENAP 2009/2010 PROGRAM PAKET C Kelas 3

No.	Hari/Tanggal	Pukul	Mata Ujian
1	Senin 07 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.00	Bahasa Indonesia PKn
2	Selasa 08 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.00	Bahasa Inggris Sejarah
3	Rabu 09 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.00	Geografi Matematika
4	Kamis 10 Juni 2010	13.00-15.00 15.30-17.00	Sosiologi Matematika

Ijin Pendirian PKBM di Dinas Pendidikan Kota Semarang

2010-05-20T10:49:00.002+07:00

Ijin Operasional dan Ijin Pendirian PKBM / Kelompok Belajar diberikan kepada Lembaga PKBM / Kelompok Belajar yang mengajukan permohonan ijin dan telah terdaftar pada Forum PKBM Kota Semarang.

Ijin Operasional diberikan untuk Lembaga PKBM / Kelompok Belajar yang telah terdaftar pada Forum PKBM Kota Semarang dan belum memiliki Ijin Operasional, baru beroperasi kurang dari 1 Tahun atau yang pernah dicabut Ijin Pendiriannya.

Ijin Pendirian diberikan untuk Lembaga PKBM / Kelompok Belajar yang telah memiliki Ijin Operasional, yang telah beroperasi selama min. 2 Th dan mampu mempertahankan eksistensinya.

Ijin Operasional dan Ijin Pendirian PKBM / Kelompok Belajar diberikan melalui proses verifikasi kelembagaan oleh Tim Verifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang, masukan / rekomendasi Forum PKBM.

PROSES PENGAJUAN DAN PEMBERIAN IJIN PKBM / LEMBAGA PENYELENGGARA KEJAR PAKET A, B, C :

Mengisi Blangko Permohonan Ijin PKBM;
Mengajukan Proposal Profil Kelembagaan yang dilengkapi Akta Notaris, NPWP Lembaga, FC. KTP Pengelola, Struktur Organisasi, Daftar Tutor dan Narasumber Teknis, Daftar Warga Belajar pada tiap Kelompok Belajar, Peta Lokasi Pembelajaran, Peta Lokasi Sekretariat, Jadwal Pembelajaran, Rekomendasi Forum PKBM;
Surat Keterangan Pendirian PKBM diketahui RT, RW, Kelurahan, serta mempeoleh Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
Surat Permohonan diajukan ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

PROSEDUR PERPANJANGAN IJIN PKBM / LEMBAGA PENYELENGGARA KEJAR PAKET A, B DAN C :

Ijin Operasional berlaku selama 1 Th, setelah habis masa berlakunya harus diperpanjang pada tahun berikutnya atau ditingkatkan statusnya dengan mengajukan Ijin Pendirian.
Ijin Pendirian masa berlakunya 3 Th, setelah habis masa berlakunya harus diperpanjang pada tahun berikutnya.
Ijin Operasional dan Ijin Pendirian yang habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, maka dinyatakan tidak berlaku lagi / dicabut.
Ijin Pendirian yang telah dicabut, apabila mengajukan lagi dimulai dari Ijin Operasional.
Proses Pengajuan Perpanjangan sama dengan Pengajuan Ijin, disertai laporan dan rekapitulasi hasil pembelajaran selama 1 Tahun untuk tiap kelompok belajar.

PENCABUTAN IJIN DAN SANKSI PKBM / LEMBAGA PENYELENGGARA KEJAR PAKET A, B DAN C :

Ijin Operasional dan Ijin Pendirian PKBM / Kelompok Belajar yang habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang lagi, dengan sendirinya dinyatakan tidak berlaku / dicabut.
Ijin Operasional dan Ijin Pendirian dicabut apabila PKBM / Kelompok Belajar terbukti melanggar ketentuan / peraturan / Undang-Undang.
PKBM / Kelompok Belajar yang telah dicabut Ijinnya tidak diperkenankan mengikuti Ujian atau mendapatkan Bantuan Operasional dari Pemerintah.
Surat Keterangan Pencabutan Ijin PKBM / Kelompok Belajar akan disampaikan kepada Pengelola PKBM dengan tembusan : Walikota Semarang, Kepala UPTD Pendidikan, Penilik PLS, Kecamatan, dan Kelurahan.

Rencana Aksi Pendidikan Peka Gender

2010-05-15T09:02:00.002+07:00

Rencana Aksi Pendidikan Peka Gender, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang termasuk didalamnya PNFI Kota Semarang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Penyusunan “Profil Pendidikan Anak Usia Dini Pilah Gender”
Kampanye Pendidikan Anak Usia Dini Peka Gender
Pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang responsif gender
Pengintegrasian perspektif gender pada program pembelajaran PAUD
Pengintegrasian perspektif gender pada program pengembangan / pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
Pengembangan model PAUD yang responsif gender
Penyediaan sarana pendidikan PAUD yang responsif gender (termasuk alat peraga)
Advokasi dan fasilitasi proses PUG pada PAUD, antara lain melalui pemberian bantuan operasional

2. Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun

Penyusunan “Profil Pendidikan Dasar Pilah Gender”
Kampanye “Wajar Pendidikan Dasar Responsif Gender”
Pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang responsif gender, melalui pelatihan sensitivitas gender bagi pengembang kurikulum, penyusun / penulis dan penerbit buku / bahan ajar
Pengintegrasian perspektif gender pada program pembelajaran, dengan mengembangkan metoda pembelajaran yang responsif gender melalui pelatihan sensitivitas gender bagi pendidik dan tutor
Pengintegrasian perspektif gender pada program pengembangan / pelatihan pendidik, tutor, dan tenaga kependidikan
Penyediaan sarana pendidikan yang responsif gender
Pengembangan model pendidikan responsif gender, melalui piloting di sekolah, kelompok belajar dan pendidikan keluarga.
Advokasi dan fasilitasi proses Pengarusutamaan Gender Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun melalui komite sekolah, dewan pendidikan, Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
Konsistensi penerapan SPM Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun yang responsif gender

3. Pendidikan Menengah

Penyusunan “Profil Gender Pendidikan Menengah Pilah Gender”
Pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang responsif gender, melalui pelatihan sensitivitas gender bagi pengembang kurikulum, penyusun / penulis dan penerbit buku / bahan ajar
Pengintegrasian perspektif gender pada program pembelajaran, dengan mengembangkan metoda pembelajaran yang responsif gender, melalui pelatihan sensitivitas gender bagi pendidik dan tutor
Pengintegrasian perspektif gender pada program pengembangan / pelatihan pendidik, tutor, dan tenaga kependidikan
Penyediaan sarana pendidikan yang responsif gender
Pengembangan model pendidikan yang responsif gender, melalui piloting di sekolah, kelompok belajar, pendidikan keluarga, dan pendidikan kecakapan hidup
Advokasi dan fasilitasi proses Pengarusutamaan Gender Pendidikan Menengah melalui Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)
Pemberian Bea Siswa bagi peserta didik kurang beruntung tetapi berprestasi
Konsistensi penerapan SPM Pendidikan Menengah yang responsif gender
Pengembangan model pencegahan kekerasan berbasis gender melalui “Peer Education” dan Pemberdayaan Pendidik Bimbingan Konseling.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan / rencana aksi tersebut, langkah-langkah yang ditempuh Dinas Pendidikan Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Penyusunan kebijakan, program dan rencana aksi pembangunan pendidikan responsif gender.
Capacity Building bagi penentu kebijakan, pendidik, tenaga kependidikan dan stakeholders.
Pelatihan Gender Analysis pathway (GAP) dan Policy Outlook of Action Plan (POP) bagi para perencana dan penentu kebijakan pendidikan.
Membangun jejaring dan kemitraan dengan Dinas, Instansi, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga swadaya masyarakat maupun Organisasi Kemasyarakatan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan PUG bidang pendidikan.
Penyelenggaraan pelatihan (TOT) penyadaran gender bagi pendidik dan tenaga kependidikan, yang akan berfungsi sebagai fasilitator / vocal point.
Penyelenggaraan pelatihan (TOT) pencegahan kekerasan berbasis gender bagi pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, yang akan berfungsi sebagai fasilitator / conselor dan Ketua Peer Group.

Keberhasilan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pendidikan sangat tergantung pada partisipasi aktif dan tanggung jawaqb semua komponen pendidikan, baik pendidik, tenaga kependidikan dan stakeholders pendidikan

Kebijakan Pendidikan Berwawasan Gender

2010-05-15T08:54:00.002+07:00

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam membentuk Sumber Daya Manusia yang produktif, inovatif dan berkepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai budaya.

Disamping memberikan nilai-nilai kognitif, afektif dan psikomotorik kepada setiap warga negara, pendidikan juga digunakan sebagai alat untuk mentransformasikan nilai-nilai yang diharapkan berguna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Negara menjamin bahwa setiap warga negara (perempuan dan laki-laki) mempunyai kesamaan hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pendidikan, yang dituangkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentng Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 DAN Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 sebagai bentuk komitmen negara terhadap berbagai bentuk diskriminasi yang dialami perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan. Komitmen tersebut diperkuat dengan penandatanganan Optional Protocol to CEDAW oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 28 Februari 2000.

Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan, yang tersurat dalam berbagai dokumen pemerintah dan disusun atas dasar pengakuan terhadap adanya peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

Sebagai bagian dari komitmen global, Pemerintah Indonesia juga mendukung semua kesepakatan Millenium Development Goals (MDG’s) yang dideklarasikan pada tahun 2000.

Goal kedua MDG menyebutkan, untuk mencapai pendidikan dasar bagi semua dengan tujuan bahwa pada tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan dapat mengenyam pendidikan dasar.

Goal ketiga MDG adalah mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk menghapus segala bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang 2005.

Komitmen MDG’s merupakan kelanjutan dari berbagai komitmen internasional untuk mendukung kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Komitmen internasional lainnya yang menjadi rujukan MDG’s adalah Deklarasi Dakar, tentang Kebijakan Pendidikan untuk Semua (Education for All), di mana Indonesia sebagai salah satu anggota UNESCO juga ikut meratifikasi.

Beberapa isi dari kesepakatan tersebut yang berkaitan dengan pendidikan dan kesetaraan gender adalah:

Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak khususnya perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas mempunyai akses dalam menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik.
Mencapai perbaikan 50% pada tingkat literacy orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan bekelanjutan bagi semua orang dewasa.
Menghapus disparitas gender di bidang pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan prestasi yang sama dalam pendidikan dasar yang berkualitas.

Hal-hal penting dari konsep Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, antara lain:

Pengarusutamaan Gender (PUG) dimaksudkan sebagai strategi untuk mewujudkan kesetaraan gender.
Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan-kebijakan, program-program, aktivitas dan agenda pembangunan lintas sektoral di semua tingkat baik nasional maupun daerah.
Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam tahapan siklus perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
Mentransformasikan keseluruh proses dan kerangka kerja perencanaan pembangunan menjadi sensitif gender.
Selalu memperhitungkan dampak dari peran dan hubungan gender terhadap ketidaksetaraan dalam memperoleh akses, manfaat, serta dampak pembangunan terhadap perempuan.
Menciptakan suasana kondusif agar Pengarusutamaan Gender lebih mudah diterima dan diaplikasikan.

Program Dan Rencana Aksi Program Pembangunan Pendidikan Responsif Gender

Secara garis besar, program yang akan dilakukan dalam rangka pembangunan pendidikan yang responsif gender pada semua jenis, jenjang dan jalur formal dan non formal yang dilaksanakan di PNFI Kota Semarang, meliputi:

A. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan

Perluasan akses PAUD bagi anak perempuan dan laki-laki
Pendanaan BOS Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan responsif gender
Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender
Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender
Perluasan pendidikan wajar pada jalur non formal, baik laki-laki maupun perempuan
Perluasan akses pendidikan keaksaraan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas, diprioritaskan bagi penduduk perempuan
Perluasan akses sekolah luar biasa dan inklusif, bagi anak laki-laki dan perempuan
Pengembangan pendidikan layanan khusus bagi anak usia wajar dikdas di daerah terpencil, kepulauan, daerah yang berpenduduk jarang dan terpencar, daerah bencana, dan daerah terisolasi, serta anak jalanan, bagi anak laki-laki maupun perempuan.
Pendidikan kecakapan hidup dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender
Perluasan akses SMA/SMK dan Sekolah Menengah Terpadu, secara adil bagi anak laki-laki dan perempuan
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana pembelajaran jarak jauh yang responsif gender
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses SMA/SMK/ Sekolah Menengah Terpadu, dan Sekolah Luar Biasa tanpa diskriminasi.

B. Peningkatan Mutu, Relevansi, Daya Saing

Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi sekolah yang responsif gender
Pengembangan pendidik, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai profesi
Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, laki-laki dan perempuan

C. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, yang responsif gender

Perluasan pendidikan kecakapan hidup dengan memperhatikan kebutuhan gender
Pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal dengan memperhatikan kebutuhan gender
Pembangunan sekolah bertaraf internasional
Akselerasi program studi kejuruan, vokasi dan profesi yang responsif gender
Pengembangan sistem, metode dan materi pembelajaran melalui teknologi informasi dan komunikasi, yang responsif gender

D. Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik

Peningkatan sistem pengendalian internal bekerjasama dengan lembaga pengawas
Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat perencanaan dan penganggaran, yang responsif gender
Peningkatan kapasitas dan kompetensi manajerial aparat pendidikan, yang responsif gender
Peningkatan ketaatan pada peraturan perundang-undangan
Penataan regulasi pengelolaan pendidikan, yang responsif gender
Peningkatan pencitraan publik
Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan, yang responsif gender
Pelaksanaan Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Pemberantasan KKN
Penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan pemeriksaan
Pengembangan aplikasi SIM terintegrasi, meliputi keuangan, asset, kepegawaian dan data lainnya.

Beasiswa Uji Kompetensi

2010-05-12T18:15:00.001+07:00

Kabar gembira !!!! bagi anda yang ingin mengikuti uji kompetensi degan tidak usah bayar, alias gratis... ada beasiswa Uji Kompetensi. Datang dan cari informasinya di TUK disekitar anda.... Di Semarang anda bisa dapatkan informasinya di alfabank semarang sebagai salah satu TUK TIK.

Sebagai tindaklanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri, maka pada tahun 2009 telah diselenggarakan uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang dibentuk oleh asosiasi/organisasi profesi yang diakui oleh Pemerintah. Pada tahun 2009 tersebut telah terbentuk sebanyak 12 lembaga sertifikasi kompetensi (LSK).

Pada tahap awal telah dilaksanakan uji komptensi perdana untuk bidang keahlian Teknologi Informasi dan Kompunikasi (TIK) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi TIK pada tanggal 2 Mei 2009. Kemudian dilanjutkan oleh lembaga sertifikasi lainnya, seperti LSK ”Spa” untuk bidang keahlian Spa, LSK ”BiG” untuk bidang keahlian Bahasa Inggris, LSKTA ”Bond 09” untuk bidang keahlian Teknisi Akuntansi dan berbagai LSK lainnya.

Fakta menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik lembaga kursus dan pelatihan serta satuan pendidikan nonformal lainnya dapat mengikuti uji kompetensi tersebut, karena disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) terbatasnya kemampuan ekonomi peserta didik; (2) tidak semua peserta didik mengetahui adanya uji kompetensi. Atas dasar permasalahan tersebut, maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan menganggap perlu mengambil kebijakan untuk memberikan beasiswa kepada para peserta didik lembaga kursus dan pelatihan atau satuan pendidikan nonformal lainnya untuk mengikuti uji kompetensi, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, tetapi memiliki prestasi belajar yang baik.

Pengurusan Ijin Kursus

2010-05-12T15:43:00.004+07:00

Temen-temen anda ingin mendirikan lembaga kursus dan pelatihan?
Berikut ini kami informasikan bagaimana cara persyaratan dan apa saja yang dibutuhkan untuk mengurus perijinan lembaga kursus.

Siapapun (masyarakat) memiliki kesempatan yang seluas-lusnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya melalui program kursus. Ketentuan ini diatur oleh undang-undang sistem pendidikan.

Kursus sebagai salah satu satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal sangat fleksibel dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan dunia usaha/industri.

Kursus diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Penyelenggaraan kursus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Negara sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 62 mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261 /U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus

Penerbitan Izin Kursus
Izin kursus diterbitkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota atas nama bupati/walikota, sebagai bentuk pemberian legalitas atas penyelenggaraan kursus di wilayah kerjanya

Izin kursus bertujuan untuk:
- Memudahkan dalam pembinaan don pengembangan kursus
- Memelihara don meningkatkan mutu penyelenggaraan
- Mengarahkan, menyerasikan don mengembangkan kursus guna menunjang suksesnya program pembangunan bidang pendidikan
- Melindungi kursus terhadap penyalahgunaan wewenang, hak dan kewajiban setiap jenis kursus
- Melindungi konsumen

Masa Berlaku
Izin kursus berlaku 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang berlaku.

Apabila lembaga yang mengajukan izin pendirian belum memenuhi persyaratan maka pemerintah daerah dapat menerbitkan surat terdaftar hingga lembaga tersebut memenuhi persyaratan untuk jangka waktu paling lama 6(enam) bulan.

Persyaratan dan Izin
a. Izin penyelenggaraan kursus bagi lembaga perseorangan, kelompok orang, lembaga sosial/yayasan, perseroan terbatas harus melengkapi:
- Program dan isi pendidikan dalam bentuk struktur kurikulum
- Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaha kependidikan
- Sarana dan prasaeana yang memadai baik jumlah dan kualitasnya
- Pembiayaan yang diuraikan dalam komponen biaya investasi, biaya personal (yang harus dikeluarkan oleh peserta didik)
- Rencana sistem evaluasi dan sertifikasi
- Rencana manajemen dan proses pendidikan dalam bentuk uraian manajemen pengendalian mutu dan metodologi pembelajaran
- Persyaratan lain mengenai perizinan kursus yang bersifat administrasi ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat

b. Izin penyelenggaraan kursus bagi badan usaha yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing ditambah persyaratan berikut:
- Kerjasama dengan lembaga kursus yang sudah mendapatkan ijin
- Mendapatkan rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional
- Mendapatkan izin/keterangan penanaman modal asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan izin/keterangan dari Departemen Tenaga Kerja bagi yang menggunakan tenaga kerja asing

c. Ketentuan khusus:
Sekolah, perguruan tinggi atau institusi lain yang menyelenggarakan kursus untuk masyarakat umum dengan memanfaatkan sarana/prasarana milik pemerintah dapat mdiberikan izin kursus sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku.

Prosedur pengurusan izin
- Calon penyelenggara kursus mengajukan izin untuk setiap jenis kursus yang akan diselenggarakan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melampirkan persyarata-persyaratan yang ditentukan
- Lembaga kursus yang telah memperoleh izin harus memperpanjang izin kursus selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin kursus berakhir dengan melampirkan fotocopy izin penyelenggaraan kursus sebelumnya dan persyaratan lain sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Pengawasan dan Sanksi

Pengawasan
a. Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan dan kewenangan masing-masing
b. Pengawasan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas public

Bentuk Pelanggaran
Pelanggaran atau penyalahgunaan izin penyelenggaraan dapat berupa:
a. Penipuan publik, antara lain memberikan janji-janji kepada peserta didik untuk disalurkan setelah lulusan, tetapi ternyata tidak terbukti
b. Pemalsuan dokumen
c. Penyalahgunaan izin

Sanksi
a. Penyelenggara kursus yang beroperasi tanpa izin dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1 milyar rupiah
b. Bagi lembaga kursus yang menyalahgunakan izin kursus maka dinas pendidikan kabupaten/kota dapat memberi sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin kursus
(Taken from http://www.infokursus.net)

PAUD lewat keluarga

2010-05-10T08:29:00.000+07:00

Sebagian masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Padahal, pendidikan anak usia dini (PAUD) saat ini diakui menjadi tahapan penting dalam pendidikan anak, seperti tertuang dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.

PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Usia 0 sampai 6 tahun merupakan masa emas bagi pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Selain gizi yang cukup, beragam stimulus atau rangsangan untuk perkembangan fisik, yakni koordinasi syaraf motorik halus dan kasar, kecerdasan yang meliputi daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi serta kecerdasan spritual.

FAKTOR YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM BERMAIN

Ketika anak bermain beberapa hal perlu diperhatikan agar anak merasa aman dan nyaman.

1. Alat permainan
Menurut Montessori, Piaget dan Frobel apa saja yang ada di dekat anak dapat digunakan sebagai alat permainan.Montessori membebaskan penggunaannya namun Frobel dan Piaget lebih menekankan penggunaan alat permainan sesuai dengan fungsinya.
Perlu diperhatikan ketika alat bermain yang digunakan anak dari segi keselamatan, kesehatan dan kebermanfaatan.
a. Ada alat yang dapat membuat anak terluka, misalnya pisau.Yang dilakukan orang tua bukannya melarang menggunakan pisau tetapi berikan pisau yang ketajamannya tidak akan melukai anak.
b. Ukuran alat permainan juga menentukan keselamatan anak bermain.Gunakan alat yang tidak terlalu besar, tidak terlalu berat sesuaikan dengan tingkat kemampuan anak.

2. Tempat bermain
Bermain dapat dilakukan di mana saja.Perlu kecermatan orang tua/guru ketika menentukan tempat bermain bagi anak.Pilihlah tempat bermain yang aman dan menyenangkan bagi anak.Sehingga resiko anak akan terbanting, terpeleset, terjatuh sangat kecil.Perhatian juga gangguan dari lingkungan sekitar, seperti kebisingan, keamanan lalu lintas, dll.
Menurut Bergen dan Soemiarti bermain terdri dari: bermain bebas, bermain dengan bimbingan, dan bermain dengan diarahkan.Ada juga yang melihat anak bermain dari segi jumlah anak.Ada yang sendiri, berdua atau beramai-ramai.Bentuk-bentuk bermain tersebut dapat diterapkan dalam pendidikan anak, termasuk pendidikan anak usia dini sebagai kegiatan belajar.
Sebelum anak bermain orang tua/guru mesti merencakan agar dapat membawa anak kedalam situasi yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak.Dengan kata lain bermain membantu anak membentuk kemampuan yang lebih terarah dan mendasar.

PNFI Kota Semarang

2010-05-08T14:48:00.000+07:00

Blog ini didedikasikan untuk Dinas Pendidikan Kota Semarang khususnya Bidang PNFI, yang digunakan sebagai media informasi dan komunikasi kegiatan maupun program yang ada pada PNFI Kota Semarang

Program Dan Kegiatan Prioritas PNFI 2010-2014

2010-05-08T05:57:00.000+07:00

PAUD
1. Pengembangan dan penataan sistem pendataan.
2. Pengembangan standar, acuan, dan bahan/media pembelajaran PAUD
3. Penyediaan sarana dan prasarana PAUD.
4. Pengembangan PAUD model/unggulan.tinggat provinsi, kab/kota, dan kecamatan, serta daerah terpencil
5. Peningkatan kapasitas pengelola, penyelenggara PAUD
6. Diversifikasi dan desiminasi model PAUD.
7. Bantuan Sosial/Blockgrant Rintisan PAUD (TPA, KB, dan Pos PAUD).
8. Sosialisasi, promosi, edukasi dan advokasi PAUD.
9. Pengendalian dan penjaminan mutu program.

PENDIDIKAN KESETARAAN
1. Pengembangan dan penataan sistem pendataan.
2. Pengkajian dan pengembangan standar pendidikan kesetaraan.
3. Pengembangan rintisan penyelenggaran dan pembelajaran.
4. Pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran.
5. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
6. BOP Penyelenggaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
7. Sosialisasi, promosi dan fasilitasi.
8. Pengendalian dan penjaminan mutu program.

PENDIDIKAN KEAKSARAAN
1. Pengembangan dan penataan sistem pendataan.
2. Pengembangan penyediaan norma, standar, prosedur, dan kriteria program pendidikan keaksaraan
3. Peningkatan kualitas kelembagaan, program, dan kapasitas pengelola pendidikan keaksaraan
4. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5. Pengembangan model program pendidikan Keaksaraan.
6. Bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.
7. Sosialisasi, promosi dan advokasi,serta unjuk prestasi.
8. Pengendalian dan penjaminan mutu program.

KURSUS DAN PELATIHAN BERBASIS PKH
1. Pengembangan dan penataan sistem pendataan.
2. Pengembangan standar kompetensi kursus.
3. Pengembangan bahan ajar kursus.
4. Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
5. Pengembangan dan pembinaan desa/kelurahan vokasi berbasis keunggulan lokal.
6. Bantuan Sosial / blockgrant penyelenggaraan kursus dan pelatihan berbasis PKH.
7. Pengembangan dan pembinaan desa/kelurahan vokasi berbasis keunggulan lokal.
8. Fasilitasi terbentuknya lembaga sertifikasi kompetensi kursus.
9. Peningkatan kapasitas asessor uji kompetensi.
10. Penilaian kerja kelembagaan kursus dan pelatihan.
11. Sosialisasi, promosi, edukasi dan fasilitasi.
12. Pengendalian dan penjaminan mutu program.

PENGEMBANGAN BUDAYA BACA
1. Pengembangan dan penataan sistem pendataan TBM.
2. Pengembangan standar TBM.
3. Penguatan Taman Bacaan Masyarakat
4. Optimalisasi TBM yang sudah ada.
5. Pengembangan TBM keliling.
6. Peningkatan kapasitas pengelola TBM.
7. Peningkatan minat baca

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
1. Pengembangan dan penataan sistem pendataan
2. Bantuan Sosial / blockgrant untuk pengembangan model berwawasan gender .
3. Pelaksanaan PUG di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan satuan pendidikan.
4. Sosialisasi, promosi dan edukasi PUG.
5. Pengendalian dan evaluasi kesetaraan dan keadilan gender dibidang pendidikan.

Pendidikan anak usia dini (PAUD)

2010-05-08T00:15:00.000+07:00

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu:

Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa.
Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.
Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun.

Ruang Lingkup Pendidikan Anak Usia Dini

Infant (0-1 tahun)
Toddler (2-3 tahun)
Preschool/ Kindergarten children (3-6 tahun)
Early Primary School (SD Kelas Awal) (6-8 tahun)

Bantuan Operasional LKP (BOP-LKP)

2010-04-28T08:15:00.004+07:00

Kabar gembira...
Kementerian Pendidikan Nasional Dirjen PNFI Direktorat Kursus dan Kelembagaan memberikan kesempatan kepada seluruh LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan) untuk mendapatkan Bantuan Operasional (BOP) tahun 2010.

Pemberian BOP-LKP sebagai salah satu upaya untuk memberikan penjaminan mutu. Melalui pemberian bantuan ini diharapkan kualitas peralatan kursus dan kapasitas manajemen lembaga kursus dapat meningkat, sehingga dapat terus bertahan dan mampu memberikan
pelayanan prima secara professional sehingga melahirkan lulusanlulusan yang memiliki kompetensi sebagai bekal untuk bekerja ataupun berusaha mandiri.

Bantuan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah pemberian dana bantuan dari pemerintah dalam bentuk hibah kepada lembaga kursus dan pelatihan dengan prioritas bagi LKP yang telah dilakukan penilaian kinerja dengan hasil klasifikasi C atau D dan
memiliki potensi untuk berkembang.

Lembaga kursus dan pelatihan yang diberikan dana BOP-LKP adalah lembaga yang perlu ditingkatkan mutu manajemen operasionalnya dengan kondisi sebagai berikut:
a. Pengelolaan/manajemen lembaga belum tertata dengan baik.
b. Fasilitas/sarana yang dimiliki terbatas/kurang memadai.
c. Animo masyarakat untuk belajar di lembaga kursus tersebut
cukup tinggi.

Syarat Pengajuan BOP-LKP
Lembaga yang layak memperoleh dana BOP-Lembaga Kursus dan Pelatihan adalah lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK)
2. Memiliki akte notaris.
3. Memiliki ijin operasional minimal 2 tahun berjalan
4. Lembaga kursus dan pelatihan yang diprioritaskan kepada hasil
penilaian kinerja LKP berklasifikasi kinerja C atau D yang memiliki
sarana/fasilitas terbatas atau kurang memadai.
5. Memiliki gedung dan ruang belajar sendiri, atau sewa/kontrak
minimal 3 tahun, bagi yang masa kontraknya sedang berlangsung
minimal sisa kontrak yang tersisa 2 tahun.
6. Memiliki rekening bank dan NPWP atas nama lembaga (nama yang
tercantum dalam ijin operasional, rekening dan NPWP harus sama).
7. Telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi dan
atau P2PNFI/BP-PNFI.

Pendaftaran Nilek

2010-04-22T10:35:00.001+07:00

Masih hubungannya sama yang namanya NILEK bro. Ada info penting bagi temen-temen lembaga kursus yang sampai dengan hari ini belum punya nilek dan ingin mendaftarkan lembaganya supaya punya nilek. Kita harus bersabar, karena entri data Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) telah ditutup sejak tanggal 30 Januari 2010 (informasi dari infokursus.net) untuk persiapan program direktorat kursus dan kelembagaan tahun 2010.

So.. bagaimana cara kita mendaftarkan lembaga kita agar ber-NILEK??

Kesempatan masih ada, tapi bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang belum mendapatkan Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) akan dibuka lagi mulai bulan Agustus.

Jadi tetap siapkan lembaga kita untuk segera mengurus NILEK...

NILEK

2010-04-20T15:22:00.002+07:00

NILEK. Sebuah kata atau istilah yang sering dipakai dalam dunia kursus yang berada di bawah naungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Dinas pendidikan Nasional. Sebenarnya apa dan untuk apa sih NILEK itu?

NILEK adalah singkatan dari Nomor Induk Lembaga Kursus. Ini wajib dimiliki oleh setiap lembaga/satuan pendidikan nonformal dan informal yang menyelenggarakan kursus dan pelatihan.

Manfaatnya?? Jangan tanya... buanyak. Diantaranya; mulai tahun 2010, hanya lembaga/satuan pendidikan penyelenggara kursus dan pelatihan yang sudah memiliki NILEK saja yang diperbolehkan untuk:
1) mengakses dana blockgrant Kursus Para Profesi (KPP), Kursus Wirausaha Kota (KWK), Kursus Wirausaha Desa (KWD), Bantuan Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (BOP-LKP) untuk membeli fasilitas kursus, dan bantuan-bantuan lain;
2) memperoleh kesempatan untuk mengikuti berbagai orientasi teknis dan pelatihan;
3) diikutsertakan dalam berbagai kegiatan dan lomba tingkat nasional dan internasional;
4) diusulkan untuk diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF);
5) diusulkan untuk dilakukan penilaian kinerja LKP

Bener khan?? makanya buruan lembaga kursus kita, kita daftarin biar dapat NILEK.

Bantuan Peningkatan Kapasitas TUK

2010-04-19T17:58:00.003+07:00

Salah satu komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan uji kompetensi
adalah Tempat Uji Kompetensi (TUK), yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan atau kriteria yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi
Kompetensi, baik yang berkaitan dengan aspek administrasi dan manajemen, sarana-prasarana, serta ketenagaan.

Melalui TUK inilah pelaksanaan uji ko
mpetensi diharapkan dapat berjalan dengan baik, akuntabel, dan transparan serta mampu memberikan citra yang positif kepada para pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan hal itu, maka pada tahap awal pelaksanaan uji kompetensi diperlukan adanya dukungan dan peran Pemerintah sebelum TUK tersebut dinilai mampu mandiri. Peran Pemerintah dalam pelaksanaan uji kompetensi ini tidak hanya sebagai penentu kebijakan dan pengendalian tetapi juga sebagai fasilitator yang mampu memberdayakan dan meningkatkan kinerja TUK. Tanpa dukungan dan peran Pemerintah, dikhawatirkan pelaksanaan uji kompetensi tidak mencapai hasil yang optimal.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka pada tahun 2009, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional telah memberikan dana bantuan sosial peningkatan kapasitas TUK. Pemberian bantuan sosial tersebut akan dilanjutkan untuk TUK baru pada tahun 2010.

STANDAR KOMPETENSI KOMPUTER

2010-04-17T11:10:00.002+07:00

Berjamurnya kursus komputer hampir si seluruh pelosok Indonesia mencerminkan kebutuhan keterampilan di bidang komputer sangat tinggi. Seiringinya pesatnya permintaan atas kebutuhan ini bilamana tidak diikuti dengan suatu standar kompetensi bagi lulusan kursus komputer maka akan menjadi bumerang atas kepercayaan yang ditumpukan ke lembaga kursus komputer.

Disisi lain, tidak dapat dipungkiri beragamnya motivasi berdirinya suatu lembaga kursus komputer dan mati hidupnya suatu lembaga berpijak pada kekuatan sendiri. Pengelolaan yang efisien dan pandai-pandai mengatur strategi di semua aspek;Kurikulum, RPP, ketersediaan perangkat komputer dll. Tak terkecuali di unsur yang terpenting, banyak ditemui instruktur di suatu lembaga adalah lulusan dari lembaga tersebut sendiri. Tak ada yang salah, namun pertanyaan yang muncul adalah standar apa yang digunakan di lembaga tersebut sehingga ukuran mutu lulusan kursus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif dan transparan.

Standar Kompetensi Lulusan menjadi batu penjuru sudah seharusnya menjadi koridor lembaga kursus komputer. Inovasi dan keunikan dalam ramuan pembelajaran perlu bertahta di fondasi Standar Kompetensi Lulusan. Bilamana hal ini sudah menjadi platform suatu lembaga kursus komputer, maka langkah finalnya adalah mengukur mutu lulusan kursus komputer melalui Uji Kompetensi.

Uji Kompetensi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi mandiri dalam hal ini LSK-TIK, memberikan suatu jaminan pasti ukuran keterkaitan dan kesepadanan dengan kebutuhan dunia usaha-industri; disisi yang terpenting lainnya adalah penilaian yang objektif, adil dan terbuka.

Proficiat bagi lembaga kursus komputer dan pemerintah daerah yang sudah memberanikan diri menguji-cobakan kapasitas kompetensi berada di level berapa melalui Uji Kompetensi yang telah diikutinya. Sejauh ini tingkat kelulusan bagi instruktur komputer masih di isaran 30%-40%, sedangkan untuk peserta didik memang perlu pembenahan total, dimana tingkat kelulusannya baru dikisaran 8%-10%.

Dengan angka-angka prosentase ini maka suatu pertanyaan besar perlu dijawab dan dipecahkan; apakah mutu lulusan kita sudah sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan dunia usaha. Sertifikat Kompetensi memberikan jaminan akses dan kapasitas bagi lulusan kursus komputer; itulah hak yang harus diterima oleh peserta didik yang mempercayakan keterampilannya di lembaga kursus komputer.
(LSKTIK)

KURSUS

2010-04-16T18:08:00.001+07:00

Kursus adalah lembaga pelatihan yang termasuk kedalam jenis pendidikan nonformal. Kursus merupakan suatu kegiatan belajar-mengajar seperti halnya sekolah. Perbedaanya adalah bahwa kursus biasanya diselenggarakan dalam waktu pendek dan hanya untuk mempelajari satu keterampilan tertentu. Misalnya, kursus bahasa Inggris tiga bulan atau 50 jam, kursus montir, kursus memasak, menjahit, musik. peserta yang telah mengikuti kursus dengan baik dapat memperoleh sertifikat atau surat keterangan. Untuk keterampilan tertentu seperti, kursus ahli kecantikan atau penata rambut, peserta kursus diwajibkan menempuh ujian negara.

Ujian negara ini dimaksudkan untuk mengawasi mutu kursus yang bersangkutan, sehingga pelajaran yang diberikan memenuhi syarat dan peserta memiliki keterampilan dalam bidangnya.

From : http://id.wikipedia.org/wiki/Kursus